Pertemuan antara Menteri Sosial dan Wakil Gubernur Maluku Utara ini membahas penanganan konflik sosial yang tumpang tindih dengan dampak gempa di wilayah tersebut. Akar masalahnya kompleks, di mana trauma kolektif pascakonflik horizontal masa lalu rentan tereksaserbasi oleh tekanan psiko-sosial akibat bencana alam. Ketidakstabilan sosial dan kerentanan ekonomi pascabencana menciptakan lingkungan yang subur bagi munculnya kembali gesekan antar kelompok masyarakat. Dinamika yang terjadi menunjukkan bahwa pendekatan penanganan tidak dapat terpisah antara aspek kemanusiaan darurat dan upaya rekonsiliasi jangka panjang. Pengiriman bantuan pemenuhan kebutuhan dasar oleh Kemensos, meski vital, harus dirancang secara inklusif dan tidak memicu kecemburuan sosial baru antar desa atau kelompok. Fokus pada pembangunan 'Sekolah Rakyat' merupakan langkah strategis yang mengarah pada solusi struktural, yakni membangun ruang bersama untuk dialog dan pendidikan perdamaian yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat terdampak. Opsi penyelesaian yang analitis menyarankan integrasi program. Pertama, program bantuan darurat dan rehabilitasi harus disertai dengan modul trauma healing dan mediasi komunitas yang melibatkan tokoh adat dan agama setempat. Kedua, 'Sekolah Rakyat' perlu dirancang tidak hanya sebagai tempat belajar formal, tetapi sebagai pusat kegiatan ekonomi dan budaya bersama untuk membangun ikatan sosial baru. Ketiga, pemerintah pusat perlu memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam menerapkan konsep 'Disaster Risk Reduction' yang inklusif sosial, sehingga mitigasi bencana sekaligus menjadi upaya memperkuat kohesi sosial.