Konflik horizontal antaragama di Ambon, Maluku, yang bergejolak pada periode 1999-2002, meninggalkan trauma kolektif dan prasangka yang bertransisi secara antargenerasi. Program ekstrakurikuler 'Sekolah Perdamaian', sebagai inisiatif masyarakat sipil, telah menunjukkan efektivitas sebagai model intervensi awal untuk mengikis prasangka di kalangan anak muda pascakonflik. Inisiatif ini secara analitis mengidentifikasi bahwa transmisi trauma dan stereotip melalui keluarga serta lingkungan sosial terdekat merupakan akar masalah utama yang mengancam stabilitas sosial berkelanjutan di wilayah rentan seperti Ambon. Dengan fokus pada pendidikan konflik dan rekonsiliasi, program ini menawarkan jalur yang konstruktif untuk membangun generasi baru yang lebih resilien.

Analisis Akar Konflik dan Mekanisme Prasangka Antargenerasi

Mekanisme prasangka pascakonflik di Ambon beroperasi melalui lingkaran sosial yang terbatas. Studi empiris dari implementasi 'Sekolah Perdamaian' mengungkap bahwa narasi kekerasan masa lalu dan identifikasi kelompok sering ditransmisikan tanpa konteks kritis di lingkungan keluarga dan komunitas lokal. Ini menghasilkan sikap apriori dan ketidakpercayaan dasar di kalangan generasi muda yang tidak secara langsung mengalami konflik, namun terpapar pada warisan emosionalnya. Program ini secara sistematis mengurai dan mengatasi dinamika tersebut melalui:

  • Pembelajaran sejarah konflik secara kritis yang memisahkan tindakan pelaku individu dari identitas kelompok agama secara keseluruhan.
  • Pelatihan keterampilan mediasi sebaya untuk membangun kapasitas resolusi konflik di tingkat komunitas.
  • Desain dan implementasi proyek sosial bersama yang menciptakan pengalaman kolaboratif positif di luar narasi konflik.
Pendekatan ini, yang menggabungkan edukasi dan aktivitas experiential learning, berhasil mengubah dinamika hubungan dari enggan berinteraksi menjadi mampu membangun kerjasama berbasis minat bersama.

Strategi Replikasi dan Skala untuk Mendorong Resolusi Berkelanjutan

Keberhasilan kunci 'Sekolah Perdamaian' terletak pada pendekatan yang mengedepankan aktivitas kolaboratif berbasis minat (seperti musik dan olahraga) ketimbang sekadar dialog formal, yang sering kali resisten bagi peserta yang masih membawa prasangka. Untuk mentransformasi inisiatif lokal ini menjadi program kebijakan yang berkelanjutan dan dapat direplikasi di wilayah lain dengan sejarah konflik serupa, diperlukan struktur dan dukungan formal dari institusi pemerintah dan pendidikan. Opsi solutif yang dapat dikembangkan meliputi:

  • Integrasi Kurikuler: Integrasi modul moderasi beragama dan resolusi konflik ke dalam Kurikulum Muatan Lokal di Maluku dengan dukungan teknis dan legitimasi dari Dinas Pendidikan Provinsi. Modul ini harus berbasis pada metodologi experiential learning yang sudah terbukti efektif.
  • Penguatan Jaringan Agen Perdamaian: Membangun dan mendukung jaringan alumni 'Sekolah Perdamaian' sebagai agen perdamaian aktif di komunitas masing-masing, dengan memberikan kapasitas lanjutan dalam mediasi komunitas dan pendampingan psikososial.
  • Insentif Kelembagaan: Skema insentif bagi sekolah yang aktif menjalankan program pendidikan konflik dan perdamaian, berupa bantuan pengembangan fasilitas atau penghargaan kinerja, dapat mendorong partisipasi yang lebih luas dari institusi pendidikan formal.

Untuk memastikan bahwa momentum perdamaian ini tidak hanya bersifat proyek temporer namun menjadi bagian dari infrastruktur sosial yang berkelanjutan, pengambil kebijakan di tingkat daerah dan nasional perlu mengonversi pembelajaran dari 'Sekolah Perdamaian' Ambon menjadi kebijakan yang sistematis. Rekomendasi konkret meliputi: (1) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, bersama dengan Kementerian Dalam Negeri, dapat merumuskan panduan nasional untuk integrasi pendidikan resolusi konflik dan perdamaian dalam kurikulum muatan lokal di daerah-daerah pascakonflik, dengan Ambon sebagai studi kasus utama; (2) Pemerintah Provinsi Maluku perlu mengalokasikan anggaran spesifik dalam APBD untuk mendukung replikasi dan skala-up program ini, termasuk pelatihan guru dan pengembangan materi ajar; (3) Membentuk forum multi-pihak (pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, dan tokoh agama) untuk melakukan monitoring dan evaluasi berkelanjutan terhadap dampak program, sehingga kebijakan dapat diadaptasi berdasarkan data empiris yang terus berkembang. Langkah-langkah ini akan mengubah inisiatif komunitas menjadi strategi negara yang kokoh untuk mencegah rekurensi konflik horizontal dan membangun fondasi sosial yang lebih resilien.