Peningkatan intensitas konflik pastoril di berbagai kabupaten NTT mengancam stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat lokal. Konflik horizontal antara komunitas petani dan peternak pastoralis, yang memuncak setiap musim kemarau, tidak hanya merusak tanaman dan ternak tetapi juga merobek kohesi sosial yang telah dibangun lama. Persoalan akses lahan penggembalaan yang berkelanjutan dan berkeadilan menempati posisi sentral dari dinamika ini, memerlukan intervensi kebijakan yang jauh melampaui pendekatan reaktif dan temporer untuk mencapai resolusi yang permanen.
Analisis Struktural: Mengurai Akar Multi-Dimensi Konflik
Konflik ini bersifat struktural dan berakar pada sistem tata kelola lahan yang ambigu, diperparah oleh tekanan ekologi dan demografis. Tiga faktor utama yang saling berkaitan menciptakan siklus kekerasan yang berulang:
- Ambiguasi Sistem Kepemilikan Lahan: Batas antara lahan pastoral dan pertanian sering kabur akibat tumpang tindih klaim berdasarkan hak adat, negara, dan individu. Ketidakjelasan ini membuka ruang konflik dan perebutan akses.
- Tekanan Ekologi-Demografis yang Tidak Seimbang: Kapasitas daya dukung lahan penggembalaan menyusut akibat degradasi tanah dan perubahan iklim, sementara populasi ternak terus meningkat. Tekanan ini memaksa peternak mencari pakan ke area pertanian sebagai strategi survival.
- Kegagalan Model Penyelesaian Konflik: Pendekatan reaktif yang hanya memisahkan pihak bertikai tanpa menyentuh akar masalah, ditambah penerapan hukum positif yang kaku dan sering mengabaikan norma adat, justru mengubur konflik laten yang akan muncul kembali.
Rekonstruksi Tata Kelola: Rekomendasi Kebijakan Kolaboratif
Merespons akar masalah tersebut, diperlukan rekonstruksi tata kelola lahan berbasis kolaborasi komunitas yang didukung regulasi jelas. Pendekatan ini harus mengintegrasikan prinsip keadilan, keberlanjutan ekologi, dan pemenuhan kebutuhan ekonomi kedua belah pihak. Rekomendasi kebijakan dapat dioperasionalkan melalui tiga jalur strategis:
- Penataan Ruang dan Klarisifikasi Kepemilikan: Pemerintah daerah perlu mempercepat proses pemetaan partisipatif untuk menetapkan dan mensosialisasikan batas-batas lahan penggembalaan komunal (tanah ulayat/adat) dan lahan pertanian pribadi. Proses ini harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah desa, tokoh adat, perwakilan petani, dan peternak.
- Penguatan Kelembagaan Lokal dan Aturan Bersama: Membentuk atau merevitalisasi lembaga adat atau forum multi-pihak di tingkat desa untuk merumuskan Awig-Awig atau peraturan bersama tentang jadwal penggembalaan (misalnya, sistem gilir atau zoning berdasarkan musim), jumlah ternak, dan mekanisme ganti rugi yang disepakati jika terjadi kerusakan.
- Intervensi Pembangunan Berkelanjutan: Mengalihkan pendekatan dari penyelesaian konflik reaktif ke investasi pada solusi jangka panjang, seperti:
- Pengembangan padang penggembalaan (ranching) terkelola dengan sistem rotasi.
- Program diversifikasi pakan ternak dan budidaya hijauan pada lahan kritis.
- Pendorong ekonomi alternatif untuk mengurangi ketergantungan tunggal pada sektor pastoral atau pertanian subsisten.
Untuk pengambil keputusan di tingkat provinsi dan kabupaten, langkah konkret pertama adalah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) atau Instruksi Gubernur/Bupati yang memandu percepatan pemetaan partisipatif dan penguatan kelembagaan lokal untuk pengelolaan lahan bersama. Perda tersebut harus secara eksplisit mengakui dan mengatur mekanisme resolusi konflik pastoril berdasarkan kearifan lokal, sekaligus mengalokasikan anggaran khusus untuk program pengembangan padang penggembalaan berkelanjutan dan diversifikasi ekonomi di wilayah rawan konflik. Tanpa kerangka regulasi yang jelas dan komitmen anggaran yang memadai, upaya penyelesaian hanya akan bersifat parsial dan rentan terhadap pengulangan siklus kekerasan yang merugikan semua pihak.