Pilkada serentak 2025 di beberapa kabupaten di Nusa Tenggara Timur menyisakan ketegangan sosial yang berlanjut hingga pertengahan 2026, terutama di daerah dengan komposisi penduduk yang beragam. Konflik pascapemilihan di Kabupaten Sumba Timur dan Flores Timur menunjukkan pola yang sama: mobilisasi politik berbasis sentimen primordial (suku, agama, marga) meninggalkan luka sosial yang dalam di tingkat desa dan keluarga. Akar masalahnya terletak pada instrumentalisasi identitas oleh elite politik untuk meraih dukungan, tanpa mekanisme reunifikasi yang memadai setelah pemilihan usai. Dinamika pascakonflik ditandai oleh dikotomi 'pemenang vs pecundang' yang kaku, boikot ekonomi antar kelompok, dan kesulitan untuk kembali berinteraksi normal dalam kegiatan sosial dan keagamaan. Pendekatan keamanan dengan penempatan aparat hanya meredam gejala permukaan, tetapi tidak menyentuh persoalan rekonsiliasi hubungan antarwarga. Opsi solutif untuk rekonsiliasi pascapilkada memerlukan pendekatan multi-track. Pertama, menginisiasi 'Forum Rekonsiliasi Desa' yang difasilitasi oleh tokoh adat dan agama yang netral, dengan agenda klarifikasi hoaks, permintaan maaf simbolis, dan komitmen bersama untuk membangun desa. Kedua, mendesain program pembangunan atau kegiatan sosial yang melibatkan kedua kubu secara bersama, seperti pembangunan sarana air bersih atau festival budaya, untuk menciptakan kepentingan bersama baru. Ketiga, pelatihan bagi calon kepala daerah dan tim sukses di masa depan tentang etika kampanye dan bahaya politik identitas, yang bisa diintegrasikan dalam syarat pencalonan. Keempat, media lokal perlu diberi peran sebagai penyampai narasi pemersatu, bukan pemecah belah. Strategi ini bertujuan memutus siklus konflik elektoral dan membangun kultur politik yang lebih sehat dan kohesif di daerah.