Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Sulawesi Tengah meluncurkan inisiatif strategis "Ngopi Kerukunan" sebagai respons analitis terhadap pola rekuren konflik horizontal yang dipicu instrumentalisasi identitas keagamaan di kawasan pascakonflik. Inisiatif ini menyasar celah kritis dalam infrastruktur perdamaian regional, di mana keberhasilan rekonsiliasi fisik belum diimbangi dengan penyembuhan psikososial mendalam, menciptakan ruang rentan bagi politisasi sentimen identitas. FKUB Sulteng memposisikan forum diskusi informal ini sebagai intervensi kultural-edukatif untuk membangun kerukunan berkelanjutan dengan menegaskan kembali nilai universal kemanusiaan sebagai inti ajaran semua agama.

Dekonstruksi Kerentanan Pasca-Konflik: Dari Memori Traumatis ke Defisit Perdamaian Berkelanjutan

Analisis mendalam terhadap dinamika kerawanan di Sulawesi Tengah mengungkap tiga faktor pemicu utama yang saling berkelindan dan membentuk siklus konflik horizontal. FKUB Sulteng mengidentifikasi bahwa keberhasilan inisiatif perdamaian bergantung pada kemampuan mengurai kompleksitas akar masalah ini secara sistematis sebelum menawarkan solusi struktural.

  • Memori Traumatis yang Tidak Terkelola: Luka sejarah konflik horizontal membentuk memori kolektif yang mudah direaktivasi, menjadi bahan bakar emosional yang dapat disulut menjadi permusuhan baru oleh aktor-aktor dengan kepentingan politik atau ekonomi tertentu.
  • Instrumentalisasi Agama dan Identitas: Tafsir keagamaan yang eksklusif dan dipolitisasi digunakan sebagai alat mobilisasi dan legitimasi untuk segregasi sosial, mengaburkan nilai inti kemanusiaan yang inklusif yang seharusnya menjadi pemersatu.
  • Defisit Infrastruktur Perdamaian Berkelanjutan: Intervensi perdamaian sering berhenti pada tahap rekonsiliasi formal atau fisik, tanpa membangun program berkelanjutan yang menyentuh dimensi relasional, kognitif, dan ekonomi antar-kelompok masyarakat, sehingga kerukunan rapuh dan rentan terhadap gangguan.

Strategi Intervensi Preventif: Mereposisi Diskusi Keagamaan sebagai Pilar Resolusi Konflik

Forum Ngopi Kerukunan hadir sebagai model intervensi preventif berorientasi solusi (solution-oriented) yang dioperasionalkan melalui tiga strategi inti. Esensinya adalah menciptakan ruang diskusi yang aman dan setara untuk membangun social immunity atau kekebalan sosial terhadap narasi pemecah belah, sekaligus mereposisi agama sebagai pilar resolusi, bukan alat permusuhan.

  • Reposisi Pemahaman Keagamaan: Menggeser fokus publik dari perdebatan simbol dan identitas eksklusif menuju penguatan substansi nilai universal yang dimiliki semua agama, seperti keadilan, kasih sayang, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Agama diposisikan untuk membela manusia, bukan dijadikan alasan permusuhan.
  • Konstruksi Narasi Alternatif: Mengganti narasi kebencian dan kecurigaan dengan narasi kerukunan dan kebersamaan yang dikodifikasi bersama oleh para pemuka agama dari berbagai keyakinan, sehingga memiliki legitimasi moral yang kuat dan dapat menjadi tandingan narasi radikal.
  • Pemberdayaan Agen Perdamaian Lokal: Memperkuat kapasitas tokoh agama, pemuda, dan perempuan dari tingkat akar rumput sebagai agen perubahan yang memahami konteks lokal. Mereka menjadi garda terdepan dalam deteksi dini potensi konflik dan penyebaran narasi perdamaian.

Inisiatif FKUB Sulteng ini menegaskan perlunya pergeseran paradigma kebijakan dari pendekatan keamanan yang reaktif menuju pendekatan resolusi konflik yang berbasis kultural-edukatif dan berkelanjutan. Keberhasilan model semacam ini bergantung pada komitmen jangka panjang dan pendanaan yang memadai untuk memastikan program tidak bersifat seremonial belaka, melainkan mampu membangun modal sosial yang tahan goncangan.

Sebagai rekomendasi kebijakan konkret, pemerintah daerah dan Kementerian Agama perlu mengadopsi dan mereplikasi model Ngopi Kerukunan dengan dukungan regulasi dan anggaran yang jelas. Integrasi program semacam ini ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan penguatan kelembagaan FKUB di tingkat kabupaten/kota dengan kapasitas fasilitasi konflik yang memadai menjadi langkah strategis. Selain itu, perlu dibangun sistem monitoring dan evaluasi yang ketat untuk mengukur dampak intervensi terhadap indeks kerukunan dan menangkap pembelajaran terbaik untuk disebarluaskan ke daerah lain dengan profil konflik serupa.