Opini: Pendekatan Ekonomi Sebagai Solusi Konflik Horizontal di NTT – Belajar dari Kasus Konflik Antar Suku

Konflik horizontal antar suku di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) telah lama menjadi tantangan stabilitas sosial yang kompleks. Polarisasi yang terjadi tidak jarang berakar pada kompetisi ekonomi atas sumber daya alam yang terbatas, seperti lahan penggembalaan, mata air, dan akses pasar. Dampaknya tidak hanya terasa pada hilangnya nyawa dan trauma sosial, tetapi juga mengganggu pembangunan ekonomi daerah secara menyeluruh. Mengatasi fenomena ini memerlukan pendekatan yang melampaui dialog budaya belaka dan menyentuh akar persoalan ekonomi yang memicu friksi.

Analisis Pola dan Akar Ekonomi Konflik Horizontal di NTT

Konflik antar kelompok masyarakat di NTT menunjukkan pola yang erat kaitannya dengan dinamika ekonomi lokal. Ketegangan cenderung meningkat pada periode musim kemarau, ketika ketersediaan air dan rumput bagi ternak menyusut secara signifikan. Analisis dari berbagai konflik ekonomi yang tercatat menunjukkan bahwa titik kritis sering terjadi ketika persepsi tentang ketidakadilan dalam distribusi sumber daya ekonomi mengkristal. Dialog dan rekonsiliasi adat, meski penting, seringkali hanya bersifat sementara jika tidak diiringi dengan intervensi yang mengubah struktur persaingan ekonomi itu sendiri. Beberapa faktor utama yang memperumit konflik meliputi:

• Kelangkaan Sumber Daya Kritis: Kepemilikan dan akses terhadap lahan pastoral dan sumber air yang semakin terbatas akibat perubahan iklim dan tekanan populasi.
• Pola Kompetisi yang Tidak Terkelola: Absennya mekanisme pengelolaan bersama yang adil dan transparan untuk sumber daya yang menjadi titik sengketa.
• Kerangka Regulasi yang Tumpang Tindih: Kebijakan tata guna lahan yang tidak selalu selaras dengan praktik pengelolaan tradisional, menciptakan ketidakpastian hukum.
• Eksklusi Ekonomi: Infrastruktur dan program ekonomi sering kali tidak dirancang dengan prinsip inklusivitas yang memastikan manfaat bagi semua kelompok secara proporsional.

Pola ini menegaskan bahwa opini yang mengedepankan pendekatan ekonomi sebagai solusi ekonomi utama memiliki dasar yang kuat. Intervensi mediasi konflik di NTT perlu secara sistematis mengintegrasikan diagnosis dan preskripsi ekonomi untuk membangun resolusi yang berkelanjutan.

Rekomendasi Kebijakan: Dari Kompetisi Menuju Kemitraan Ekonomi

Mengatasi konflik yang bersumber dari ekonomi memerlukan pergeseran paradigma kebijakan dari sekadar memberikan bantuan sosial temporer menuju transformasi pola interaksi ekonomi antar kelompok. Kunci utamanya adalah mengubah logika kompetisi zero-sum menjadi kolaborasi yang saling menguntungkan. Untuk itu, pemerintah daerah, Kementerian Desa, dan organisasi masyarakat sipil perlu merancang intervensi yang lebih strategis dan terukur. Beberapa opsi kebijakan konkret yang dapat dipertimbangkan meliputi:

• Mendorong Pembentukan Institusi Kolektif Lintas Suku: Membentuk koperasi atau usaha bersama pengelolaan padang penggembalaan, sumber air, atau pemasaran hasil ternak yang kepemilikan dan keanggotaannya melibatkan seluruh kelompok yang berpotensi konflik. Mekanisme rotasi dan bagi hasil yang jelas harus menjadi fondasi.
• Mengintegrasikan Prinsip Resolusi Konflik dalam Perencanaan Pembangunan: Setiap program pembangunan infrastruktur ekonomi di daerah rawan konflik—seperti pembangunan sistem irigasi, embung, atau pasar desa—harus melalui proses perencanaan partisipatif yang melibatkan semua pihak. Hasilnya harus dirancang untuk memutus mata rantai ketergantungan pada sumber daya tunggal yang dipersengketakan.
• Memperkuat Regulasi Pengelolaan Sumber Daya Bersama: Pemerintah Provinsi NTT dapat merumuskan Peraturan Daerah atau Pergub yang secara khusus mengatur tata kelola sumber daya komunal dengan prinsip keadilan dan keberlanjutan, sekaligus mengakomodasi kearifan lokal yang mendukung perdamaian.
• Membangun Sistem Monitoring dan Evaluasi Berbasis Konflik : Keberhasilan intervensi tidak hanya diukur dari peningkatan pendapatan (output ekonomi), tetapi harus mencakup indikator perdamaian seperti penurunan insiden kekerasan, peningkatan interaksi sosial-ekonomi positif antar kelompok, dan peningkatan rasa aman (outcome sosial).

Mengintegrasikan solusi ekonomi dalam kerangka resolusi konflik di NTT bukanlah tugas yang sederhana, namun merupakan langkah yang penting untuk memutus siklus kekerasan. Pendekatan ini memerlukan komitmen jangka panjang dan koordinasi yang solid antar kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta pelibatan aktif para pemimpin adat dan agama.

Rekomendasi kebijakan utama yang perlu segera diambil oleh pengambil keputusan—terutama Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi serta Pemerintah Provinsi NTT—adalah untuk mengalokasikan dana khusus (Dana Desa atau dana APBD) yang diperuntukkan bagi program pembentukan badan usaha bersama lintas komunitas di wilayah rawan konflik. Dana ini harus disertai dengan pendampingan teknis yang kuat untuk memastikan tata kelola yang baik dan transparan. Dengan menciptakan kepentingan ekonomi bersama, fondasi untuk koeksistensi damai yang lebih kokoh dapat dibangun, mengubah sumber daya yang semula menjadi pemicu konflik menjadi pilar pemersatu.