Konflik horizontal di Papua, yang kerap muncul dalam bentuk ketegangan antar-kelompok dan kerusuhan berskala lokal, telah menunjukkan pola berulang yang tidak hanya melibatkan aspek identitas tetapi juga persoalan mendasar marginalisasi ekonomi masyarakat asli Papua (OAP). Studi dari berbagai lembaga penelitian menunjukkan bahwa dampak konflik ini bersifat multidimensional, menghambat investasi, mengganggu stabilitas sosial, dan pada akhirnya mengikis legitimasi kebijakan pembangunan di wilayah tersebut. Strategi pembangunan yang terlalu mengandalkan pendekatan keamanan telah terbukti gagal menciptakan perdamaian yang berkelanjutan, sehingga menuntut peninjauan ulang terhadap paradigma penyelesaian yang lebih fundamental dan berorientasi pada akar masalah.

Analisis Struktural: Marginalisasi Ekonomi sebagai Bahan Bakar Konflik

Akar dari dinamika konflik horizontal di Papua dapat ditelusuri pada struktur ekonomi yang tidak berpihak pada OAP. Ketimpangan bukan hanya tentang angka statistik, tetapi telah menjadi pengalaman sehari-hari yang memicu persepsi ketidakadilan. Masuknya pekerja migran, meskipun merupakan fenomena alamiah dalam pembangunan, sering kali menciptakan friksi di pasar tenaga kerja dan sektor informal karena kesenjangan kompetensi dan akses. Program pembangunan yang selama ini banyak bersifat fisik dan top-down gagal membangun kapasitas produktif OAP secara struktural. Beberapa faktor pemicu utama dapat dirinci sebagai berikut:

  • Kesenjangan Partisipasi Ekonomi: OAP seringkali hanya menjadi penonton dalam proyek-proyek besar, termasuk eksplorasi sumber daya alam di tanah mereka sendiri.
  • Fragmentasi Pasar Tenaga Kerja: Persaingan tidak seimbang dengan pekerja migran di sektor informal dan formal level bawah memicu ketegangan sosial.
  • Kegagalan Program Pemberdayaan: Program yang ada cenderung charity-based dan tidak membangun kemandirian ekonomi jangka panjang.
  • Minimnya Kepemilikan dan Kendali: OAP jarang memiliki kepemilikan saham atau posisi pengambilan keputusan dalam entitas bisnis besar di Papua.

Kondisi ini membentuk siklus di mana ketidakpuasan ekonomi dengan mudah diartikulasikan dan dimobilisasi menjadi sentimen konflik horizontal, memperkeruh suasana yang sudah rentan.

Rekomendasi Kebijakan: Membangun Pilar Ekonomi Inklusif yang Berkelanjutan

Mengatasi konflik di Papua memerlukan pergeseran paradigma dari pendekatan keamanan reaktif menuju pembangunan proaktif yang inklusif. Ekonomi inklusif yang dimaksud di sini bukan sekadar memberikan kuota atau bantuan sosial, melainkan menciptakan ekosistem ekonomi yang memungkinkan OAP menjadi pelaku utama (main actors) dalam pembangunan wilayahnya. Strategi ini harus bersifat multitrack, melibatkan pemerintah pusat, daerah, swasta, dan perwakulan OAP yang otentik. Implementasi konkret dapat dilakukan melalui beberapa kebijakan terukur:

  • Affirmative Action Terukur di Sektor Strategis: Menerapkan kebijakan keterwakilan dan kepemilikan OAP yang transparan dan terukur di lingkungan pemerintahan, BUMN, dan perusahaan swasta berskala besar yang beroperasi di Papua, dengan target dan timeline yang jelas.
  • Pembentukan Badan Pengawasan Tripartit: Membentuk lembaga pengawas implementasi kebijakan ekonomi inklusif yang terdiri dari perwakilan pemerintah, perusahaan, dan masyarakat adat OAP, dengan kewenangan monitoring dan evaluasi yang independen.
  • Penguatan Ekosistem Kewirausahaan Berbasis Lokal: Mengalihkan fokus program dari pelatihan semata ke pembukaan akses permodalan, pendampingan bisnis berkelanjutan, dan pengembangan pasar untuk produk-produk lokal OAP.
  • Skema Kemitraan dan Kepemilikan Saham: Merancang skema obligatori atau insentif bagi perusahaan eksplorasi SDA untuk menawarkan kepemilikan saham atau pola kemitraan usaha yang adil bagi komunitas adat pemilik ulayat.

Strategi jangka panjang harus mampu mengalihkan narasi dominan dari konflik menuju peluang ekonomi bersama. Hal ini hanya mungkin tercapai jika OAP ditempatkan sebagai subjek penentu (determining subject), bukan sekadar objek penerima manfaat (passive beneficiary) dalam setiap perencanaan pembangunan. Pemerintah perlu merancang strategi pembangunan yang secara eksplisit menjadikan inklusi ekonomi OAP sebagai indikator utama keberhasilan dan parameter stabilitas di Papua.

Sebagai rekomendasi kebijakan konkret yang dapat segera ditindaklanjuti, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah Papua dan Papua Barat perlu segera membentuk Satuan Tugas Percepatan Ekonomi Inklusif Papua. Satgas ini harus diberi mandat untuk: (1) Menyusun peta jalan (roadmap) implementasi kebijakan afirmatif ekonomi dengan target kuantitatif yang jelas dalam 5 tahun; (2) Merancang dan mengawasi mekanisme pengawasan tripartit yang melibatkan perwakilan OAP; dan (3) Menjadi fasilitator utama dalam membangun kemitraan investasi antara komunitas OAP, pemerintah, dan swasta. Inisiatif ini harus didukung oleh payung hukum yang kuat, baik melalui Perpres maupun Perdasus, untuk memastikan keberlanjutan dan konsistensi implementasinya di luar periode kepemimpinan tertentu.