Menyusul sejumlah konflik horizontal terkait operasi pertambangan dan industri, Pemerintah Kabupaten Morowali Utara meluncurkan program 'Satu Desa Satu Perdamaian'. Program ini bertujuan membangun mekanisme rekonsiliasi dan pencegahan konflik berkelanjutan di desa-desa yang terdampak industrialisasi, dengan melibatkan perusahaan, masyarakat adat, dan pendatang. Dinamika konflik di Morowali Utara merepresentasikan gesekan kompleks antara kepentingan ekonomi skala besar, hak masyarakat adat, dan tekanan demografis dari arus migrasi pekerja. Akar masalahnya meliputi ketimpangan distribusi manfaat ekonomi, kerusakan lingkungan, serta transformasi sosial-budaya yang tidak terkelola dengan baik, memicu sentimen kedaerahan dan kesenjangan. Program 'Satu Desa Satu Perdamaian' perlu dirancang sebagai intervensi multi-sektor yang holistik. Strategi solutif harus mencakup: (1) Pembentukan forum multipihak permanen di setiap desa sebagai wadah dialog rutin dan pengaduan, (2) Penyusunan perjanjian kesepahaman (MoU) yang jelas dan diawasi bersama mengenai tata kelola CSR, alih daya kerja lokal, dan kompensasi lingkungan, (3) Program penguatan ekonomi masyarakat berbasis kearifan lokal dan keahlian baru yang tidak sepenuhnya tergantung pada industri ekstraktif, dan (4) Pendidikan multikultural untuk meredakan ketegangan antara pendatang dan masyarakat asli. Keberhasilan program ini akan menjadi indikator penting bagi tata kelola industri ekstraktif yang berkeadilan dan berkelanjutan di Indonesia.