Pasca gelaran Pilkada 2025 di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, dinamika konflik politik horizontal yang tersisa mengancam stabilitas sosial di daerah dengan komposisi masyarakat yang majemuk. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Landak merespons dengan menginisiasi forum rekonsiliasi antara kubu pemenang dan pendukung pasangan calon yang kalah. Langkah ini menjadi penting mengingat eskalasi konflik pascapemilu yang ditandai saling tuduh di media sosial serta ketegangan di tingkat desa, berpotensi merusak kerukunan dan menghambat pembangunan. Tanpa intervensi yang tepat, polarisasi ini dapat berubah menjadi bibit konflik berkelanjutan yang merusak tatanan masyarakat.

Analisis Akar Konflik: Dari Identitas ke Budaya Politik

Konflik pasca-pilkada di Landak tidak muncul secara spontan, melainkan berakar pada beberapa faktor struktural dan kultural. Pertama, kuatnya politik identitas selama masa kampanye, di mana mobilisasi dukungan banyak bertumpu pada sentimen kesukuan dan agama, bukannya program kerja yang substantif. Hal ini memperdalam garis sekat di masyarakat. Kedua, lemahnya budaya politik yang sportif, di mana kekalahan elektoral tidak diterima sebagai bagian dari proses demokrasi yang sehat. Ketiga, peran partai politik dalam mendidik dan mengontrol kader untuk menjaga persatuan pascapemilu dinilai masih minimal, membiarkan narasi konflik terus hidup di tingkat akar rumput. Konteks sejarah Kalimantan Barat yang memiliki trauma konflik sosial masa lalu juga membuat masyarakat lebih rentan terhadap provokasi dan memperpanjang masa pemulihan hubungan sosial.

Menguji Efektivitas Forum dan Rekomendasi Kebijakan

Inisiatif Pemkab Landak menyelenggarakan forum rekonsiliasi patut diapresiasi sebagai langkah simbolis dan praktis awal. Namun, forum serupa seringkali terjebak pada seremoni satu kali tanpa dampak berkelanjutan. Untuk memastikan rekonsiliasi menjadi proses transformatif, diperlukan pendekatan yang lebih sistemik dan terukur. Berikut adalah rekomendasi kebijakan yang dapat dipertimbangkan:

  • Membentuk Tim Pemantau dan Pendampingan Berjenjang: Forum harus diikuti pembentukan tim tindak lanjut yang terdiri dari unsur pemerintah, akademisi, dan LSM lokal. Tim ini bertugas memantau implementasi kesepakatan rekonsiliasi hingga tingkat desa, mendokumentasikan progress, dan menjadi mediator jika muncul ketegangan baru.
  • Mendesain Program Pemulihan Hubungan Berbasis Aksi: Rekonsiliasi tidak cukup hanya di ruang dialog. Perlu dirancang program aksi bersama, seperti kerja bakti membangun fasilitas publik, kegiatan sosial lintas kelompok, atau kolaborasi usaha ekonomi. Program ini bertujuan memulihkan rasa saling percaya dan kebersamaan (social cohesion) melalui praktik nyata.
  • Memperkuat Peran Aktor Netral Lokal: Proses harus secara aktif melibatkan tokoh adat, agama, dan pemuda yang dihormati semua pihak sebagai fasilitator. Mereka berperan sebagai jembatan komunikasi yang kredibel dan memahami dinamika lokal secara mendalam.
  • Mengintegrasikan Pendidikan Politik Damai ke Kurikulum Daerah: Pemkab dapat berkolaborasi dengan DPRD dan KPU Daerah untuk menyusun modul pendidikan politik damai dan penerimaan kekalahan yang sportif, yang disosialisasikan kepada kader partai, aparatur desa, dan masyarakat umum.

Rekonsiliasi pasca konflik politik bukanlah proses instan, melainkan investasi jangka panjang bagi stabilitas pemerintahan dan keharmonisan sosial. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengalokasikan anggaran dan sumber daya khusus untuk program berkelanjutan ini, sekaligus mengevaluasi dampaknya secara berkala melalui indikator pengurangan ketegangan dan peningkatan kolaborasi di masyarakat. Rekomendasi ini diharapkan dapat menjadi peta jalan bagi Landak dan daerah lain di Kalimantan Barat yang menghadapi tantangan serupa pasca kontestasi elektoral, menuju tata kelola pemerintahan yang inklusif dan damai.