Kabupaten Sumenep, Madura, baru saja menghindari eskalasi konflik horizontal dengan dimensi keagamaan akibat sengketa tanah wakaf yang melibatkan sebuah yayasan keagamaan dan masyarakat setempat. Ketegangan yang sempat memuncak dengan rencana aksi massa berhasil diredam berkat intervensi cepat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) setempat yang berperan sebagai fasilitator netral. Kasus ini mengungkap kerentanan stabilitas sosial di tingkat akar rumput yang bersumber dari administrasi aset keagamaan yang ambigu dan berpotensi menjadi preseden bagi mediasi konflik lahan serupa di daerah lain.
Analisis Akar Konflik: Tumpang Tindih Administratif dan Kerangka Hukum yang Rapuh
Penyelesaian konflik di Sumenep mengungkap lapisan kompleksitas di balik sengketa yang tampak sederhana. Analisis mendasar menunjukkan bahwa konflik ini bukan semata-mata perselisihan antar-kelompok, melainkan kegagalan sistemik dalam pengelolaan aset keagamaan. Akar masalah utama terletak pada tiga faktor kritis:
- Ambiguitas Administrasi Wakaf: Terdapat tumpang tindih klaim antara data kepemilikan formal yang dikelola yayasan dengan fakta historis-sosiologis berupa pemanfaatan lahan oleh masyarakat secara turun-temurun. Lemahnya pendataan dan sertifikasi aset wakaf di tingkat daerah menciptakan ruang hukum yang abu-abu.
- Kesenjangan Komunikasi dan Informasi: Miskomunikasi antara pengelola yayasan dan warga, diperparah oleh keterbatasan akses masyarakat terhadap literasi hukum yang memadai, membuka peluang untuk provokasi dan narasi sepihak yang mengeskalasi sentimen.
- Kerangka Resolusi yang Tidak Proaktif: Tidak adanya mekanisme verifikasi dan mediasi awal yang sistematis sebelum konflik memanas, menunjukkan lemahnya infrastruktur sosial untuk kerukunan umat beragama di tingkat operasional.
Model Mediasi FKUB Sumenep: Struktur dan Prinsip Penyelesaian Berkelanjutan
Respon FKUB Sumenep dalam peristiwa ini menawarkan model penyelesaian konflik yang terstruktur dan dapat direplikasi. Intervensi mereka tidak hanya berfokus pada meredam ketegangan sesaat, tetapi membangun jalan menuju penyelesaian substantif melalui tiga tahap kunci. Tahap pertama adalah de-eskalasi, dengan memfasilitasi komitmen damai dari kedua belah pihak dan menghentikan rencana aksi massa yang berpotensi anarkis. Tahap ini krusial untuk menciptakan ruang dialog yang aman.
Tahap kedua membangun legitimasi proses melalui pembentukan tim verifikasi independen. Keikutsertaan perwakilan dari Kantor Wilayah Kementerian Agama, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan tokoh adat dalam tim ini tidak hanya memberikan otoritas teknis-hukum, tetapi juga mengakomodasi kebenaran sosiologis-historis. Pendekatan multi-pihak ini menjamin bahwa semua klaim dan bukti dapat diverifikasi secara komprehensif, membangun kepercayaan terhadap proses.
Tahap ketiga, dan yang paling penting, adalah perancangan skema solusi berprinsip win-win solution. FKUB memfasilitasi negosiasi yang mengarah pada opsi-opsi seperti pembagian hak manfaat atau skema kompensasi yang disepakati bersama. Proses ini esensial untuk mengubah dinamika dari persaingan klaim (zero-sum game) menjadi kolaborasi mencari penyelesaian (positive-sum game). Model ini menjadi fondasi kuat untuk proses rekonsiliasi yang berkelanjutan, di mana hubungan sosial tidak hanya dipulihkan, tetapi juga diperkuat.
Dalam konteks yang lebih luas, keberhasilan mediasi ini menggarisbawahi bahwa forum seperti FKUB memiliki kapasitas untuk menjadi first responder dalam konflik sosial bernuansa agama. Peran mereka sebagai fasilitator netral, yang memahami konteks lokal sekaligus mampu mengaitkannya dengan kerangka hukum nasional, menjadi kunci efektivitasnya. Proses ini menunjukkan bahwa kerukunan umat beragama bukan sekadar retorika, melainkan praktik yang memerlukan kelembagaan, prosedur, dan komitmen nyata dari semua pemangku kepentingan.
Berdasarkan pembelajaran dari kasus Sumenep, rekomendasi kebijakan konkret perlu segera dipertimbangkan oleh pemerintah daerah dan kementerian terkait. Pertama, Kementerian Agama bersama BPN perlu mempercepat program sertifikasi dan pendataan aset wakaf secara digital di seluruh daerah, guna meminimalisasi ruang ambigu hukum. Kedua, perlu penguatan kapasitas dan mandat FKUB di tingkat kabupaten/kota dengan modul pelatihan mediasi konflik lahan dan pendanaan operasional yang memadai, sehingga dapat bertindak proaktif, tidak hanya responsif. Ketiga, pemerintah daerah harus mengintegrasikan mekanisme early warning system berbasis potensi konflik aset keagamaan ke dalam perencanaan pembangunan daerah, dengan melibatkan FKUB, kesatuan bangsa, dan dinas sosial. Hanya dengan pendekatan struktural dan kelembagaan yang kuat, penyelesaian sengketa seperti di Sumenep dapat bertransformasi dari sekadar pemadam kebakaran menjadi pilar pencegahan konflik yang kokoh.