Konflik horizontal nyaris meledak di dua desa di Kabupaten Sumenep, Madura, akibat perselisihan mengenai akses dan pengelolaan sumber air bersih di musim kemarau. Akar konflik bersifat struktural, yaitu lemahnya infrastruktur penyediaan air dan tidak adanya regulasi bersama yang mengikat antar-desa mengenai bagi hasil sumber daya. Dinamika konflik dipicu oleh tuduhan salah satu pihak melakukan pengalihan aliran, yang direspons dengan aksi massa. Untuk mencegah eskalasi, pemerintah kabupaten bersama tokoh adat dan agama mengukuhkan tim mediator desa yang terdiri dari perwakilan pemuda, ulama, dan kepala dusun dari kedua belah pihak. Solusi jangka pendek yang diterapkan adalah membuat kesepakatan tertulis tentang jadwal giliran penggunaan air yang diawasi bersama. Rekomendasi jangka panjang adalah menyusun peraturan bersama (awig-awig) antar-desa mengenai pengelolaan sumber daya alam dan mengusulkan proyek infrastruktur air bersih yang terintegrasi ke pemerintah pusat.